75.113 Pekerja di Jabar di PHK dan Dirumahkan, Boris Menyayangkan Konflik di Tubuh Kadin saat Pandemi

 

 

Ilustrasi PHK dan Dirumahkan.

 

PIKIRAN RAKYAT - Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir telah memukul sektor perekonomian nasional, tak terkecuali Jawa Barat (Jabar).

Banyak sektor usaha tutup dan angka pengangguran pun terus meningkat tajam.

Demikian diungkapkan pengusaha asal Kota Bandung, Boris Syaifullah, melalui siaran pers yang diterima "PR", Selasa, 26 Mei 2020.

Menurut dia, potensi kerugian dunia usaha masih akan meningkat, seiring dengan belum berakhirnya pandemi.

"Perekonomian di Jabar sedang mengalami ujian yang cukup berat akibat pandemi," ujarnya.

Seperti diketahui, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, per 5 Mei 2020, jumlah pekerja/buruh di Jabar yang kehilangan pekerjaan akibat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan mencapai 75.113 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.029 orang mengalami PHK dan 61.084 orang dirumahkan.

Boris mengatakan, terus bertambahnya angka pengangguran terjadi karena banyak perusahaan yang sulit membayar gaji tenaga kerja. Akibatnya, banyak perusahaan memilih efisiensi dengan melakukan PHK.

"Dalam kondisi ini peran pemerintah pusat sangat di harapkan," tutur Presiden Direktur (Presdir) dan Chief Executive Officer (CEO) PT BorSya Cipta Communica (BCC) tersebut.

Sebagai solusinya, menurut dia, pemerintah bisa menggulirkan bantuan modal dalam bentuk kredit tanpa bunga atau program pelatihan wirausaha untuk meningkatkan keterampilan korban PHK. Dengan demikian, mereka bisa terjun menggeluti dunia usaha.

"Jumlah pelaku usaha akan bertambah dan lapangan kerja baru juha akan terbuka," ujar Ketua Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) Jabar tersebut.

Bukan hanya peran pemerintah, menurut dia, peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar juga sangat diperlukan untuk membantu mengakselerasi pemulihan ekonomi Jabar pascapandemi. Dengan demikian, roda perekonomian Jabar bisa berjalan semakin baik.

"Saya paham, saat ini Kadin Jabar sedang ada masalah di internal organisasi. Akan tetapi, sebaiknya pada saat pandemi ini Kadin Jabar bisa semakin solid," tuturnya.

Menurut dia, amanah yang telah diberikan oleh kadin daerah dan asosiasi kepada ketua terpilih sangat besar.

Ia mengaku menyayangkan permasalahan yang timbul dari internal pengurus akibat kesalah pahaman persepsi yang menimbulkan konflik berkepanjangan.

"Saya berharap dengan adanya arahan dari Kadin Indonesia untuk menggelar musyawarah provinsi luar biasa yang ditujukan kepada Kadin Jabar, tidak akan menimbulkan masalah baru ke depannya.

Harapan saya, hasil yang baik dapat diterima oleh berbagai pihak demi pemulihan ekonomi Jabar setelah pandemi ini berakhir," tutup Boris.

 

 

Sumber : PikiranRakyat

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *